Pembangunan daerah tertinggal merupakan upaya terencana untuk mengubah suatu wilayah yang dihuni oleh komunitas dengan berbagai permasalahan sosial ekonomi dan keterbatasan fisik, menjadi daerah maju dengan komunitas yang kualitas hidupnya sama atau tidak jauh tertinggal dibandingkan dengan masyarakat Indonesia lainnya.

Program pembangunan daerah tertingal lebih difokuskan pada percepatan pembangunan di daerah yang kondisi sosial, budaya ekonomi, keuangan daerah aksesibilitas serta kesediaan infrastruktur masih tertinggal dibanding dengan daerah lainnya. Kondisi tersebut pada umumnya terdapat pada daerah yang secara geografis terisolir dan terpencil seperti perbatasan antar negara, daerah pulau-pulau kecil, daerah pedalaman, daerah rawan bencana serta daerah pasca konflik.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2010-2014, telah ditetapkan daftar 183 kabupaten yang masuk katagori daerah tertinggal. Penentuan 183 kabupaten tertinggal tersebut didasarkan pada perhitungan 6 (enam) kriteria utama, yaitu : (1) perekonomian masyarakat, (2) sumberdaya manusia; (3) infrastruktur (prasarana); (4) kemampuan keuangan lokal (celah fiskal); (5) aksesibilitas dan (6) karakteristik daerah. Selain kriteria dasar tersebut, juga dipertimbangkan kondisi kabupaten yang berada di daerah perbatasan antar negara, daerah rawan bencana dan daerah yang ditentukan secara khusus.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah tertinggal diperlukan data-data yang akurat, terperinci, aktual, dan mudah diakses sehingga memudahkan bagi Kementerian PDT dan Kementerian/Lembaga dalam melakukan afirmasi dan intervensi untuk percepatan pembangunan di daerah tertinggal.

Dengan kemajuan teknologi informasi, penyajian data statistik mengenai daerah tertinggal dikemas dalam suatu Sistem Informasi Statistik Pembangunan Daerah Tertinggal (SISPDT) yang terpadu, mudah, dan komprehensif. Sistem ini dirancang dengan navigasi dan menu yang ramah pengguna.

SISPDT ini dibangun melalui kerja sama antara Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Badan Pusat Statistik (BPS) yang merupakan bagian dari nota kesepahaman bersama.

Semoga SISPDT ini dapat memberikan manfaat bagi stakeholders dalam melakukan intervensi dan akselerasi pembangunan di daerah tertinggal, sehingga mampu mensejajarkan diri dengan daerah lainnya yang lebih maju.